Bawa Rencana ke Majelis Umum PBB, Indonesia Matangkan ‘Jakarta Vision’ Bersama Perguruan Tinggi
JAKARTA, (RuangBicara.Id) — Indonesia siap memperkuat kepemimpinannya di panggung ekonomi kreatif dunia melalui penyusunan Jakarta Vision. Dokumen strategis ini diproyeksikan menjadi landasan utama bagi penyusunan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Ekonomi Kreatif pada Sidang Majelis Umum PBB mendatang.
Untuk memastikan legitimasi serta bobot ilmiah dokumen tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menggaet jaringan akademisi melalui Konsorsium Perguruan Tinggi (KPT) Ekraf yang berdiskusi di Gedung Centre for Art, Design, and Language (CADL), Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (24/9/2026).
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf, Teuku Riefky, menegaskan bahwa Jakarta Vision diposisikan sebagai key output penting dari rangkaian Road to World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 melalui forum Creative Consortium Summit & Innovation Challenge (CCSIC) 2026.
"Keberhasilan Indonesia bukan hanya diukur dari penyelenggaraan WCCE 2026, tetapi juga dari key output berupa Jakarta Vision yang dapat menawarkan gagasan dan arah baru bagi perkembangan ekonomi kreatif global," ujar Teuku Riefky saat menyampaikan Keynote Speech di hadapan Rektor ITB Prof. Tatacipta Dirgantara dan lebih dari 100 pemangku kepentingan.
Teuku Riefky menambahkan, penguatan substansi dari kalangan akademisi sangat krusial agar posisi tawar Indonesia di tingkat Internasional memiliki pijakan yang solid. "Jakarta Vision harus ditopang gagasan akademis. Kita membutuhkan ruang untuk berdiskusi, menguji gagasan, dan membangun kesamaan arah agar ekonomi kreatif Indonesia semakin kuat dan mampu mengambil peran strategis di tingkat global," tegasnya.
Secara komprehensif, Jakarta Vision mencakup empat klaster utama yang menjadi isu krusial dunia saat ini:
- Teknologi, AI, dan Transformasi Digital — Mendorong pemanfaatan teknologi secara etis dan produktif.
- Keberlanjutan, Ekonomi Sirkular, dan Desain Regeneratif — Memastikan industri kreatif ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat — Membuka akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) — Menjamin hak dan perlindungan yang berimbang bagi para kreator.
Selain menggalang gagasan akademis untuk panggung diplomasi PBB, forum CCSIC 2026 juga diwarnai dengan perluasan jaringan KPT Ekraf melalui penandatanganan MoU bersama Universitas Multi Data Palembang, Universitas Santo Borromeus, dan Politeknik Manahijul Huda, serta penganugerahan penghargaan bagi enam pemenang kompetisi inovasi teknologi.
Sejumlah narasumber ahli turut hadir memperkaya diskusi, di antaranya Dr. Dwinita Larasati (Executive Committee ICCN & Kaprodi Magister Desain FSRD ITB) serta Wahyu Wijayanto (Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Kementerian PPN/Bappenas).
Langkah diplomasi berbasis pengetahuan (knowledge-based diplomacy) yang melibatkan sinergi pemerintah, kampus, dan pelaku industri ini diharapkan mampu menempatkan Indonesia tidak sekadar sebagai tuan rumah konferensi internasional, melainkan sebagai penentu arah dan arsitek utama agenda ekonomi kreatif global di masa depan. (dwy)